You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Senang DPRD Serius Bahas KUA-PPAS
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Basuki Senang DPRD Serius Bahas KUA-PPAS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI tengah membahas Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Diharapkan pengesahan APBD 2016 bisa tepat waktu. Saat ini pembahasan sudah masuk di tiap-tiap komisi.

 Makanya KUA-PPAS kami perketat dan saya senang kali ini DPRD beneran membahas KUA-PPAS

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengaku senang karena kalangan dewan sudah mulai membahas secara rinci KUA-PPAS. Mereka juga mulai kritis terhadap anggaran yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Salah satu yang menjadi sorotan adalah anggaran senam pegawai yang mencapai puluhan juta rupiah tiap tahun.

"Itu gunanya kami lempar (detail anggaran) ke DPRD dan itu tugas DPRD yang menimbang, kan mereka wakil rakyat. Makanya KUA-PPAS kami perketat dan saya senang kali ini DPRD beneran membahas KUA-PPAS," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/9).

APBDP 2014 Tak Prioritaskan Bidang Pendidikan

Menurut Basuki, sebelumnya banyak anggaran siluman yang lolos pembahasan. Basuki pun tak memungkiri jika masih ada anak buahnya yang bermain anggaran. Dengan adanya pembahasan seperti ini, maka anggaran siluman bisa diminimalisir bahkan dihilangkan.

Dia menambahkan tak melarang DPRD untuk memasukan pokok pikiran (pokir) dalam APBD DKI. Asalkan merupakan kesepakatan bersama dan diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

"Enak ini jadi ada auditor. Tugas DPRD itu kan pengawasan salah satunya. Mereka kan mewakili rakyat, tinggal yang diwakili itu rakyatnya yang menimbang (pantas tidaknya sebuah anggaran)," kata Basuki.

Misalnya, ada rencana anggaran pembiayaan guru senam hingga Rp 40 juta tiap tahun. Warga akan menilai apakah guru senam layak dibayar Rp 4-5 juta tiap kali datang. ‎Sama halnya dengan kebijakan Basuki mempekerjakan puluhan ribu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta pekerja harian lepas (PHL). DKI menganggarkan pembayaran honor PPSU dan PHL hingga Rp 1 triliun.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2278 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1267 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1225 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1079 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye1004 personDessy Suciati